Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa kawasan Hutan Kota UI bukan tempat bagi lahan Sekolah Rakyat. Saifullah menjelaskan bahwa kajian lahan kini diarahkan ke area milik UI di sisi Jakarta yang bersebelahan dengan hutan kota.

Rencana ini bermula dari permintaan Kementerian Sosial kepada UI untuk menelaah kemungkinan pemanfaatan lahan bagi Sekolah Rakyat. Penegasan Saifullah terbit setelah lokasi program tersebut menjadi perhatian publik.

Alternatif lahan dan dukungan pemerintah daerah

Beberapa opsi lokasi diajukan UI, termasuk kawasan Rawamangun serta Cawang, Jakarta Timur, dengan luas masing-masing kurang lebih 1,5 hektare. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut mendukung rencana itu sepanjang seluruh ketentuan dipenuhi.

Sejumlah tahapan masih harus dilalui sebelum perjanjian kerja sama, yakni verifikasi administrasi, pemeriksaan lapangan, serta kajian teknis dan kelayakan. UI menyebut penetapan lokasi definitif Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.

Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono menyatakan pemerintah melarang penggunaan lahan kawasan lindung dan taman kota untuk Sekolah Rakyat. Larangan itu menjadi salah satu pedoman dalam penentuan lokasi program.

Dari kajian yang diminta Kementerian Sosial, UI mengajukan sejumlah opsi lokasi di Jakarta Timur sebagai bahan pembahasan awal. Opsi tersebut mencakup lahan seluas sekitar 1,5 hektare di masing-masing lokasi.

Syarat lahan dan alur verifikasi

Pembangunan Sekolah Rakyat permanen membutuhkan lahan minimal 6,8 hektare di tingkat kabupaten. Lahan usulan harus berstatus milik pemerintah daerah dengan sertifikat atas nama pemda, atau dihibahkan lebih dulu bila masih milik swasta.

Setelah pemeriksaan administrasi, Kementerian Sosial meneruskan usulan kepada Kementerian PU yang akan menyurvei kelayakan lahan. Agus menegaskan bahwa lokasi pembangunan bukan di Hutan Kota UI; namun, bila syarat terpenuhi, area lain di sekitar kampus tetap bisa dipertimbangkan.

Usulan lahan diteruskan kepada Kementerian PU setelah pemeriksaan administrasi rampung. Kementerian itu kemudian akan menyurvei kelayakan lahan sebelum tahap berikutnya ditempuh.

Siapa terdampak

Erwin Panigoro, yang menjabat Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, menegaskan lahan yang diusulkan tidak termasuk kawasan hutan kota. Pernyataan Erwin menjadi rujukan bagi warga kampus dan publik yang mempertanyakan status lahan yang dibahas dalam rencana ini.

Pernyataan Erwin Panigoro itu sekaligus menjawab kekhawatiran soal status lahan yang dikaji dalam rencana Sekolah Rakyat.

Yang belum jelas

Belum ada keputusan final soal lokasi pembangunan Sekolah Rakyat karena prosesnya masih berada di tahap pembahasan awal. Lokasi definitif menunggu hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis yang belum diumumkan.

Belum diumumkan apakah lahan alternatif di Rawamangun dan Cawang akan dipilih. Kapan perjanjian kerja sama akan ditandatangani juga belum dijelaskan, dan kementerian atau lembaga yang akan terlibat dalam survei kelayakan lahan belum dirinci.