Skor Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2026 untuk jenjang menengah tercatat 71,92 dan masuk level korektif. Angka itu menjadikan integritas jenjang menengah sebagai yang paling rendah, sehingga penguatan karakter peserta didik dan tata kelola sekolah dinilai mendesak.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi, menyatakan hasil survei bukan sekadar potret kondisi, tetapi landasan penyusunan perbaikan. Pernyataan itu menegaskan bahwa temuan survei dipakai untuk merancang langkah perbaikan di satuan pendidikan.

Skor menengah dan dimensi pengukuran

Skor menengah nasional 71,92 berada di bawah rata-rata Indeks Integritas Pendidikan nasional yang sebesar 73,30. Selisih itu menempatkan jenjang menengah sebagai fokus perhatian dalam penilaian integritas pendidikan.

Hasil pengukuran tiga dimensi menunjukkan karakter 72,73, tata kelola 70,57, dan ekosistem 72,45. Selain itu, survei mendapati 58 temuan yang tersebar dalam 16 klaster di jenjang menengah, mencakup antara lain nepotisme, gratifikasi, penyalahgunaan dana BOS, dan kecurangan akreditasi.

Peta kompetensi PAK disusun KPK berkolaborasi dengan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penyusunan itu mempertajam sembilan nilai integritas menjadi lima elemen utama. Penyusunan peta kompetensi itu menjadi salah satu respons atas hasil survei.

Penguatan karakter dan capaian DKI Jakarta

Penguatan implementasi PAK juga berlandaskan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai penyelenggaraan pendidikan antikorupsi untuk penguatan karakter. Surat edaran itu menjadi dasar penguatan karakter di satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyebut Indeks Integritas Pendidikan DKI 2026 sebesar 76,21, melampaui rata-rata nasional dan tertinggi antarpovinsi. Capaian itu menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan skor tertinggi.

Rencana tindak lanjut diminta diserahkan paling lambat akhir November 2026 sebagai dasar pelaksanaan program berkelanjutan. Rencana tindak lanjut diminta diserahkan paling lambat akhir November 2026 sebagai dasar pelaksanaan program berkelanjutan.

Siapa terdampak

Dua indikator paling menonjol pada jenjang menengah adalah pelanggaran tata tertib peserta didik 97,06 persen dan pendidik terlambat masuk kelas tanpa alasan 96,75 persen. Kepala sekolah dan guru menerima pembekalan strategi integrasi PAK ke kurikulum, praktik kelas, serta penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil survei.

Pada 11 Mei 2026, peluncuran peta kompetensi, buku panduan, serta bahan ajar guru PAK dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait. Portal implementasi PAK di laman pendidikan.kpk.go.id juga dikenalkan kepada peserta sebagai sarana pendataan, pelaporan, dan pemantauan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan.

Yang belum jelas

Belum ada keterangan resmi mengenai bentuk sanksi atau tindak lanjut bagi sekolah menengah yang belum menyampaikan rencana tindak lanjut sesuai tenggat. Belum diumumkan pula apakah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menjadikan peta kompetensi PAK sebagai kewajiban di seluruh satuan pendidikan.

Mekanisme pemantauan melalui portal implementasi PAK bagi sekolah di daerah yang aksesnya terbatas juga belum dijelaskan. Sanksi, kewajiban peta kompetensi, dan mekanisme portal implementasi PAK belum jelas.