Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, mendesak pemerintah menuntaskan peraturan pemerintah yang menjadi turunan pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang oleh pengemudi ojek online. Permintaan itu disampaikan Dasco di tengah pembahasan aturan yang melibatkan sejumlah kementerian dan alat kelengkapan DPR.
Dasco menilai percepatan peraturan pemerintah itu harus disertai sinkronisasi dua RUU yang berkaitan dengan transportasi online supaya tidak terjadi tumpang tindih. Dasco menyatakan kewenangan pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan kini berada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bukan di Kementerian Perhubungan.
Koordinasi DPR dan Aspirasi Pengemudi
DPR sudah menjalin koordinasi dengan pimpinan Komisi V soal pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Selain itu, koordinasi dijalin dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang bakal mengkaji RUU Transportasi Online.
Audiensi diterima Pimpinan DPR dari para pengemudi ojek online serta taksi online yang bernaung di Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI). Dalam pertemuan itu, mereka mengutarakan aspirasi, salah satunya soal tarif yang menurut mereka tak naik selama empat tahun.
Dasco meminta Komdigi menerima perwakilan pengemudi dan mengakomodasi aspirasi mereka dalam pertemuan pekan depan yang difasilitasi DPR. Sementara itu, Komdigi tengah menuntaskan aturan pedoman tarif bagi ODD, yakni on-demand delivery atau pengantaran makanan dan barang memakai kendaraan roda dua.
Pedoman Tarif Menuju Peraturan Menteri
Dasco meminta Komdigi memberi kesempatan kepada FDTOI menyampaikan aspirasi soal pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang. Dasco menyampaikan permintaan tersebut ketika menelepon Menteri Komdigi Meutya Hafid.
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 soal Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan pedoman tarif ojol akan diatur melalui peraturan menteri. Nezar menegaskan tarif ojol tidak ditetapkan langsung oleh pemerintah; formula disusun Komdigi sebagai acuan bagi aplikator atau platform saat menetapkan tarif.
Komdigi menargetkan peraturan menteri soal pedoman tarif pengantaran barang dan makanan terbit sebelum 31 Desember 2026. Tenggat itu menjadi penanda waktu bagi penyelesaian aturan yang kini masih dalam proses finalisasi.
Siapa terdampak
Rumayya Batubara, ekonom Universitas Airlangga, meminta pedoman biaya layanan tidak memicu efek berantai pada ekosistem perdagangan digital, khususnya UMKM serta usaha kuliner rumahan. Peringatan itu menyasar pihak-pihak yang bergantung pada layanan pengantaran dalam menjalankan usaha mereka.
Yang belum jelas
Belum ada keterangan tentang bagaimana formula tarif pengantaran barang dan makanan akan ditetapkan Komdigi tanpa menetapkan harga secara langsung. Rincian formula tersebut belum dijelaskan oleh pihak yang berwenang.
Belum diumumkan kapan pertemuan Komdigi dengan perwakilan FDTOI akan digelar dan apa hasilnya. Selain itu, belum ada keterangan mengenai bagaimana sinkronisasi RUU LLAJ dan RUU Transportasi Online akan dilakukan DPR.
