Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa moderasi konten yang dijalankannya bukan praktik penyensoran terhadap pengguna internet. Penegasan ini disampaikan di tengah perdebatan soal batas kewenangan pemerintah dalam mengawasi ruang digital.

Mediodecci Lustarini, yang menjabat Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, menyatakan seluruh mekanisme moderasi berlandaskan UU ITE beserta aturan turunannya. Pasal 40 UU ITE memberi pemerintah kewenangan memerintahkan pencegahan penyebaran dan pemutusan akses atas muatan terlarang, sementara kewajiban moderasi dibebankan kepada platform.

Konten yang Langsung Diputus dan Ruang Mandiri Platform

Menurut Mediodecci, hanya perjudian online dan pornografi yang bisa langsung diputus aksesnya oleh Komdigi. Kedua jenis muatan itu sudah masuk pedoman komunitas platform sehingga penindakannya tidak memerlukan verifikasi tambahan.

Jenis konten lain menempuh jalur berbeda. Konten perdagangan ilegal, obat dan makanan tanpa izin edar, alat kesehatan, serta disinformasi imunisasi harus diverifikasi instansi sektoral sebelum ditindaklanjuti.

Komdigi juga menyatakan platform diberi ruang menjalankan moderasi secara mandiri. Karena itu, permintaan penurunan konten dari Komdigi tidak otomatis disetujui platform. Platform wajib menindaklanjuti perintah takedown konten normal paling lama 1 x 24 jam, sedangkan konten mendesak maksimal empat jam setelah perintah keluar.

Kewenangan Komdigi memutus akses tidak berlaku tanpa dasar. Pemutusan akses baru bisa dijalankan jika terdapat aduan dari masyarakat, laporan dari lembaga resmi yang berwenang, atau muatan telah diklasifikasikan sebagai ilegal. Karena itu, tindakan terhadap suatu konten bergantung pada terpenuhinya salah satu dasar tersebut.

Alur Moderasi dan Skala Permintaan Takedown

Tindakan cepat diperlukan untuk terorisme, pornografi anak, dan konten yang mengganggu ketertiban umum maupun meresahkan publik. Kategori ini mendapat tenggat penanganan yang lebih singkat dibanding konten biasa.

Dalam satu batch pengiriman, Komdigi dapat menyampaikan 200 hingga 400 tautan konten yang diduga melanggar ketentuan kepada platform. Jumlah itu menggambarkan besaran permintaan penurunan konten yang dikirim dalam satu kali pengiriman.

Proses moderasi dimulai dari aduan patroli siber, laporan masyarakat, instansi pemerintah, atau aparat penegak hukum. Setiap masukan diverifikasi lebih dahulu sebelum dinegosiasikan dengan platform.

Aturan yang menjadi dasar moderasi, dari UU ITE hingga peraturan dan keputusan menteri, menyasar platform dan bukan pengguna. Platform pun diberi ruang menjalankan moderasi secara mandiri.

Siapa terdampak

Mediodecci menegaskan Komdigi tidak berwenang menyidik atau menegakkan hukum pidana sendiri, dan tidak dapat memidanakan pengguna. Batas kewenangan ini berlaku bagi pengguna internet yang kontennya menjadi objek moderasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 menjadi landasan kewenangan moderasi, khususnya yang mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Aturan itu melengkapi kewajiban platform menindaklanjuti perintah takedown sesuai tenggat yang berlaku.

Yang belum jelas

Belum ada keterangan resmi mengenai mekanisme penyelesaian bila platform menolak permintaan takedown dari Komdigi. Komdigi juga belum merinci kriteria pasti yang membuat sebuah konten tergolong mendesak. Selain itu, bentuk literasi digital yang akan dijalankan Komdigi kepada pengguna belum diumumkan.