Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial. Saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Tito menyampaikan imbauan tersebut; rapat itu dirangkai dengan sosialisasi penetapan upah minimum 2027 dan perlindungan sosial.
Gedung Sasana Bhakti Praja di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, menjadi lokasi rapat yang digelar hybrid pada Senin 16 November 2026. Sorotan terhadap percepatan registrasi muncul sebab bansos dinilai masih belum tepat sasaran.
Sistem digital lintas kementerian
Upaya Presiden Prabowo Subianto membangun pemerintahan berbasis elektronik disebut mencakup digitalisasi perlindungan sosial. Sistem digital perlindungan sosial dikembangkan Kemensos dengan koordinasi Dewan Ekonomi Nasional dan mengintegrasikan basis data lintas kementerian dan lembaga.
Data kependudukan Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil menjadi salah satu basis data yang diintegrasikan dalam sistem tersebut. Data biometrik dipakai untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi, meliputi sidik jari, iris mata, serta pengenalan wajah.
Sistem ini memanfaatkan data biometrik guna memverifikasi kondisi sosial ekonomi, termasuk iris mata, sidik jari, dan pengenalan wajah. Basis data lintas kementerian dan lembaga menjadi tulang punggung pengintegrasian tersebut.
Penilaian kelayakan penerima
Data 98 persen penduduk Indonesia tersimpan di server Kemendagri, demikian disampaikan Tito. Percepatan program juga disebut membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerahnya.
Verifikasi dan validasi bansos disebut sebagai percobaan pertama layanan digital tersebut, mencakup program di Kemensos dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sistem akan langsung menilai kelayakan penerima bantuan, antara lain dengan melihat kepemilikan rumah, tanah, dan mobil, menurut CNN Indonesia.
Penilaian kelayakan penerima bantuan dilakukan langsung oleh sistem, antara lain dengan melihat kepemilikan rumah, tanah, dan mobil.
Siapa terdampak
Tito menilai ketepatan sasaran bansos masih perlu diperkuat karena warga mampu masih menerima bantuan sementara warga sangat miskin belum terdata. Tito menegaskan bahwa daya beli warga dapat dijaga sekaligus ditingkatkan lewat bansos, yang ia nilai sebagai piranti penting pemerintah.
Pemerintah daerah diminta mendukung percepatan registrasi agar bansos benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, menurut CNBC Indonesia. Permintaan ini menyasar pemerintah daerah sebagai pelaksana registrasi di wilayah masing-masing.
Menurut penilaian, bansos berperan sebagai piranti penting milik pemerintah dalam memelihara serta mendongkrak kemampuan belanja warga.
Yang belum jelas
Belum ada keterangan resmi mengenai kapan layanan digital perlindungan sosial mulai berlaku penuh di seluruh daerah. Jadwal pemberlakuan menyeluruh itu belum diumumkan oleh sumber.
Mekanisme registrasi bagi warga yang belum masuk data Dukcapil juga belum dijelaskan. Selain itu, belum diputuskan sanksi atau konsekuensi bagi daerah yang lambat melakukan registrasi.
Hingga keterangan resmi terbaru, jadwal pemberlakuan layanan digital perlindungan sosial secara penuh di seluruh daerah belum diumumkan. Mekanisme registrasi bagi warga yang belum masuk data Dukcapil pun belum dijelaskan, begitu pula sanksi bagi daerah yang lambat melakukan registrasi.
